Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia[1]. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran

Download


Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang PERS.

Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia.[1] Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi

Download


PP No 50 Tahun 2005

Download


P3SPS 2012

P3SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Saat ini, yang berlaku adalah P3SPS tahun 2009. Namun, berdasarkan amanat Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) KPI tahun 2010, dan dengan melihat dinamika perkembangan dunia penyiaran di Indonesia pada saat ini. Maka, Revisi P3SPS dianggap perlu. Rakornas 2010 mengamanatkan agar dilakukan revisi P3SPS dengan meminta masukan dari masyarakat.

Download


Etika Pariwara Indonesia

Etika Pariwara Indonesia (EPI) merupakan pedoman dalam periklanan di Indonesia, yang mempunyai konten berupa konten-konten normatif mengenai tata krama dan tata cara, menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembannya.

Download